twitter

TUGAS SOFTSKILL 4.3 ( Inovasi SI & Teknologi Informasi Modern )

0 komentar
Posted in


4.3 KELEBIHAN & KEKURANGAN APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE


Kelebihan Memakai Ojek Online
·         Sangat Terpercaya
Setiap pengemudi ojek ataupun taksi di sebuah perusahaan ojek online sudah terdaftar. Mereka telah mendaftarkan diri dengan berbagai persyaratan tertentu. Di dalamnya ada data diri yang jelas dan surat kelakuan baik dari kepolisian setempat. Atas dasar ini penumpang akan merasa lebih aman menggunakan pengemudi yang terdaftar di perusahaan transportasi online.
·         Sangat Praktis
Apabila sebelumnya kalian ingin menggunakan jasa ojek, biasanya kalian harus keluar rumah menuju jalan raya untuk mencari kendaraan yang tidak ada penumpang. Kalian harus merasakan panas bahkan hujan tanpa kepastian setiap mau keluah. Namun dengan menggunakan aplikasi maka kalian dapat memesan moda ojek dari rumah atau tempat yang nyaman.
·         Tarifnya Murah Juga Pasti
Tiap jasa ojek online mempunyai cara penghitungan tersendiri untuk tarif jasa yang di jalankan. Mereka memiliki tarif yang lebih murah dari tarif jasa ojek konvensional pada umumnya. Kadang juga ada berbagai promo yang dapat menguntungkan penumpang.

Kekurangan Ojek Online
·         Terkadang Jaringan Bermasalah
Sebab ojek online memakai jaringan internet, maka semua sistem bergantung dengan internet di ponsel. apabila jaringan sedang bermasalah, meskipun kalian melihat ada pengendara jasa ojek online di depan mata tetap tidak bisa kalian pesan.
·         Pengendara Sistem yang Menentukan
Ketika kalian akan memesan ojek atau taksi online, di dalam aplikasi akan terlihat seberapa banyak pengendara online di sekitar kalian. Tapin ketika sudah memesan kalian tidak dapat memilih yang dekat denganmu.
·         Data Pribadi Kalian Beredar
Ketika kalian medaftarkan diri dalam aplikasi jasa ojek online maka kalian diwajibkan mengisi berbagai data diri termasuk nomer ponsel. Sebenernya data ini yang akan digunakan untuk pengendara dapat menghubungi saat kesusahan di jalan. Tapi kalian harus berhati-hati, sebab telah ada beberapa kasus yang menggunakan data ini untuk hal yang tidak diinginkan oleh setiap penumpang.


Referensi :
https://gogandul.com/inilah-kelebihan-dan-kekurangan-ojek-online/

TUGAS SOFTSKILL 4.2 ( Inovasi SI & Teknologi Informasi Modern )

0 komentar
Posted in


4.2 INOVASI UTAMA PADA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE

Ojek online Bisnis kreatif dan inovatif yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang paling menonjol saat ini adalah Gojek. Yang merupakan industri baru di Indonesia. Kemampuan melihat peluang usaha dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia patut diacungi jempol. Gojek adalah pelopor bisnis Ekonomi Kreatif berbasis TIK di Indonesia, dalam waktu singkat perusahaan tersebut mampu menjadi sorotan masyarakat dan pelaku bisnis lainnya, sebagian kalangan pemerintahan pun memujinya dan menganggap itu sebagai ekonomi kreatif. Pro dan kontra di kalangan pelaku bisnis pun muncul, penolakan dan dukungan datang silih berganti, bahkan demo besar-besaran para pengemudi taxi, bis, mikrolet yang merasa terusik dan dirugikan dengan hadirnya Gojek turut mewarnai pro dan kontra kehadiran kedua bisnis kreatif tersebut di Indonesia. Bahkan menteri perhubungan sempat melarang beroperasinya Gojek, namun larangan tersebut mendapat perlawanan dan tantangan dari berbagai pihak, antara lain banyaknya protes dari masyarakat, kalangan akademisi, politikus, netizen, dan tentu saja para pengemudi Gojek itu sendiri merasa keberatan dengan larangan tersebut, melihat besarnya penolakan terhadap larangan operasi Gojek tersebut yang dapat berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial Presiden turun tangan sehingga akhirnya larangan Menteri Perhubungan tersebut dibatalkan. Fenomena Gojek sebagai bagian dari industri kreatif tersebut yang mendapat sorotan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, kalangan akademisi, profesional, politisi, aparatur pemerintahan telah menjadi berita skala nasional dan internasional. Kehadiran Gojek dengan inovasi dan kreativitas bisnisnya yang membawa manfaat luar biasa bagi banyak pihak khususnya masyarakat pengguna transportasi inilah yang menginspirasi penulis untuk membuat artikel dengan judul “Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ala Gojek”.


Referensi :
https://rizkiadekputri.wordpress.com/2018/01/18/tugas-4-2-inovasi-si-new-technology/
https://adiendaaas.wordpress.com/2017/01/24/ekonomi-kreatif-dan-inovatif-berbasis-tik-ala-gojek/

TUGAS SOFTSKILL 4.1 ( Inovasi SI & Teknologi Informasi Modern )

0 komentar
Posted in


4.1 PENGERTIAN SHARED SERVICE DALAM DUNIA BISNIS BESERTA CONTOH
  
Dalam dunia bisnis, yang selama ini sudah banyak dikenal adalah Model Desentralisasi (penyebaran fungsi dan kewenangan pada unit-unit yang ditunjuk) dan Sentralisasi (pemusatan fungsi dan kewenangan pada suatu unit yang ditunjuk). Bahasa sederhananya adalah, Shared Service merupakan konsolidasi fungsi pada suatu unit yang ditunjuk, atau mirip dengan Sentralisasi namun akuntabilitas tetap berada pada unit fungsi yang “menyerahkan” dan responsibilitas berada pada unit Shared Service. Perbedaan mendasar lainnya adalah, pada Shared Service terdapat Service Level Agreement (SLA) dan Operational Level Agreement (OLA). Sehingga kedua hal tersebut menjamin kualitas dan kuantitas delivery dari Shared Service.  Elvia Afkar, Director PwC Consulting Indonesia dalam presentasinya di acara Mini Seminar Shared Service dengan tema “Shared Service: Consolidating Functions, Accelerating Business” yang diselenggarakan oleh Infomedia pada tanggal 8 Maret 2018 di Jakarta, menjelaskan definisi Shared Service sebagai berikut: ·   

- Konsolidasi Resource Organisasi dalam  melaksanakan berbagai aktivitas yang sama dan secara normal tersebar di dalam Organisasi untuk melayani banyak partner internal dengan sasaran umum yaitu kepuasan pelanggan.
- Konsolidasi resource yang berfokus pada peningkatan  efisiensi, efektifitas dan standarisasi proses yang dikelola melalui SLA
- Optimasi proses dan aktivitas pendukung, dalam hal ini biasanya proses back office, tetapi meningkat ke arah fungsi-fungsi yang lebih strategis, misalnya fungsi pengambilan keputusan

Contoh : 

Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan perusahaan untuk mengembangkan SSC semakin meningkat. Ini terutama dipicu oleh kemajuan teknologi ICT, baik aplikasi, teknologi jaringan, maupun penggunaan berbagai perangkat cerdas.
Kantor pos dan Telkom, misalnya, telah menyelenggarakan SSC untuk pengelolaan fungsi keuangan, akuntansi, SDM, ICT, dan aset. Dulu setiap kantor pos menyelenggarakan fungsi support tersebut masing-masing. Sekarang, fungsi support disentralisasi berdasarkan regional tertentu yang memberikan pelayanan ke banyak cabang kantor pos di beberapa kota.
Dengan model SSC seperti ini, kantor pos pun mendapatkan banyak manfaat. Tidak perlu lagi di setiap kantor pos ada bagian (department) akuntansi, keuangan, pengelolaan SDM, ICT, dan aset. Pengurangan pegawai dapat dilakukan. Realokasi pegawai yang biasa menyelenggarakan aktivitas fungsi support dialihkan ke fungsi bisnis, seperti penerimaan layanan pelanggan di loket, layanan penjemputan barang, pemrosesan, dan pengantaran barang. Kantor pos lebih fokus pada pelayanan pelanggan, sementara pengelolaan fungsi support dilakukan bersama (common activities) dalam unit shared-service center.

Sumber :

http://www.sharedvis.co.id/news/news_details/shared-service-sebagai-salah-satu-solusi-bumn-untuk-meningkatkan-daya-saing-menuju-world-class-company
https://master-fit.uii.ac.id/2017/12/21/shared-service-center/

Tugas Softskill 3 (AUDIT TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI)

0 komentar
Posted in


Penjelasan semua point-point dari control objectives and controls (Tabel A1), yang terdapat dalam ISMS ISO 27001 – 2005. Berikut merupakan point-point yang terkandung dari tabel A1 :

A.5 Security Policy
Pada bagian ini berfungsi untuk kebijakan keamanan informasi yang bertujuan untuk memberikan arahan manajemen dan dukungan untuk keamanan informasi sesuai dengan persyaratan bisnis dan hukum dan peraturan yang relevan. Kontrol Dokumen kebijakan keamanan informasi harus disetujui oleh manajemen, dan dipublikasikan serta dikomunikasikan kepada semua karyawan dan pihak eksternal terkait. Kontrol kebijakan keamanan informasi harus ditinjau pada interval yang direncanakan atau jika terjadi perubahan signifikan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya. 
  
A.6 Organization of information security
6.1 Organisasi internal
Tujuan: Untuk mengelola keamanan informasi dalam organisasi terdiri dari 8 bagian, yaitu :
1.  Komitmen manajemen terhadap keamanan informasi
Manajemen harus secara aktif mendukung keamanan dalam organisasi melalui arahan yang jelas, komitmen yang ditunjukkan, penugasan eksplisit, dan pengakuan tanggung jawab keamanan informasi.
2. Koordinasi keamanan informasi
Kegiatan keamanan informasi harus dikoordinasikan oleh perwakilan dari berbagai bagian organisasi dengan peran dan fungsi pekerjaan yang relevan.
3.  Alokasi tanggung jawab keamanan informasi
Semua tanggung jawab keamanan informasi harus didefinisikan dengan jelas.
4.  Proses otorisasi untuk fasilitas pemrosesan informasi
Proses otorisasi manajemen untuk fasilitas pemrosesan informasi baru harus ditentukan dan diimplementasikan.
5.  Perjanjian kerahasiaan
Persyaratan untuk perjanjian kerahasiaan atau non-pengungkapan yang mencerminkan kebutuhan organisasi untuk perlindungan informasi harus diidentifikasi dan ditinjau secara berkala.
6.  Kontak dengan pihak berwenang
Kontak yang sesuai dengan otoritas terkait harus dijaga.
7.  Kontak dengan kelompok minat khusus
Kontak yang sesuai dengan kelompok minat khusus atau forum keamanan spesialis lainnya dan asosiasi profesional harus dijaga.
8.  Tinjauan independen keamanan informasi
Pendekatan organisasi untuk mengelola keamanan informasi dan implementasinya (mis. Mengontrol tujuan, kontrol, kebijakan, proses, dan prosedur untuk keamanan informasi) harus ditinjau secara independen pada interval yang direncanakan, atau ketika terjadi perubahan signifikan pada implementasi keamanan.
6.2 Pihak luar
Tujuan: Untuk menjaga keamanan informasi dan fasilitas pemrosesan informasi organisasi yang diakses, diproses, dikomunikasikan ke, atau dikelola oleh pihak eksternal. Ada 3 poin, yaitu :
1. Identifikasi risiko yang terkait dengan pihak eksternal
Risiko terhadap informasi dan fasilitas pemrosesan informasi organisasi dari proses bisnis yang melibatkan pihak eksternal harus diidentifikasi dan kontrol yang tepat dilaksanakan sebelum memberikan akses.
2. Menangani keamanan ketika berhadapan dengan pelanggan
Semua persyaratan keamanan yang diidentifikasi harus diatasi sebelum memberikan pelanggan akses ke informasi atau aset organisasi.
3. Menangani keamanan dalam perjanjian pihak ketiga
Perjanjian dengan pihak ketiga yang melibatkan pengaksesan, pemrosesan, komunikasi atau pengelolaan informasi atau fasilitas pemrosesan informasi organisasi, atau menambahkan produk atau layanan ke fasilitas pemrosesan informasi harus mencakup semua persyaratan keamanan yang relevan.

A.7 Asset Management
Untuk mencapai dan memelihara perlindungan yang sesuai terhadap aset organisasi. Semua aset harus diidentifikasi secara jelas dan inventaris semua aset penting dibuat dan dipelihara. Semua informasi dan aset yang terkait dengan fasilitas pemrosesan informasi harus 'dimiliki3' oleh bagian organisasi yang ditunjuk. Aturan untuk penggunaan informasi dan aset yang dapat diterima terkait dengan fasilitas pemrosesan informasi harus diidentifikasi, didokumentasikan, dan diimplementasikan. Informasi harus diklasifikasikan untuk memastikan bahwa informasi menerima tingkat perlindungan yang sesuai. Informasi harus diklasifikasikan berdasarkan nilainya, persyaratan hukum, sensitivitas, dan kekritisan organisasi.Informasi juga harus melewati serangkaian prosedur pelabelan dan penanganan informasi yang tepat harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi yang diadopsi oleh organisasi.

A.8 Human resources security
Untuk memastikan bahwa karyawan, kontraktor, dan pengguna pihak ketiga memahami tanggung jawab merekaPeran dan tanggung jawab keamanan karyawan, kontraktor, dan pengguna pihak ketiga harus ditentukan dan didokumentasikan sesuai dengan kebijakan keamanan informasi organisasi. Pemeriksaan verifikasi latar belakang pada semua kandidat untuk pekerjaan, kontraktor, dan pengguna pihak ketiga harus dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan dan etika yang relevan, dan sebanding dengan persyaratan bisnis, klasifikasi informasi yang akan diakses, dan risiko yang dirasakan. Sebagai bagian dari kewajiban kontrak mereka, karyawan, kontraktor dan pengguna pihak ketiga harus menyetujui dan menandatangani syarat dan ketentuan kontrak kerja mereka, yang akan menyatakan tanggung jawab mereka dan organisasi untuk keamanan informasi. Manajemen harus mewajibkan karyawan, kontraktor, dan pengguna pihak ketiga untuk menerapkan keamanan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang ditetapkan. Semua karyawan organisasi dan, jika relevan, kontraktor dan pengguna pihak ketiga harus menerima pelatihan kesadaran yang tepat dan pembaruan rutin dalam kebijakan dan prosedur organisasi, yang relevan untuk fungsi pekerjaan mereka.

A.9 Physical And Environmental Security
A.9.1 Secure areas
Untuk mencegah akses fisik yang tidak sah, kerusakan dan interferensi ke tempat organisasi dan informasi, sebagai berikut  :
- Perimeter keamanan fisik
- Kontrol entri fisik
- Mengamankan kantor, ruangan dan fasilitas
- Melindungi terhadap eksternal dan ancaman lingkungan
- Bekerja di area aman
- Akses publik, pengiriman dan memuat area
A.9.2 Equipment Security
Untuk mencegah kehilangan, kerusakan, pencurian atau kompromi aset dan gangguan terhadap kegiatan organisasi :
- Peralatan tapak dan perlindungan
- Mendukung utilitas
- Keamanan kabel
- Pemeliharaan peralatan
- Keamanan peralatan di luar lokasi
- Pembuangan atau penggunaan kembali peralatan secara aman
- Penghapusan property

A.10 Communications And Operations Management
A.10.1 Prosedur dan tanggung jawab operasional
Hal ini untuk memastikan operasi fasilitas pemrosesan informasi yang benar dan aman. Seperti di bawah ini :
1.Prosedur operasi yang terdokumentasi.
2.Perubahan manajemen
3.Pemisahan tugas
4.Pemisahan pengembangan, pengujian dan fasilitas operasional
A.10.2 Manajemen pengiriman layanan pihak ketiga
Hal ini untuk menerapkan dan memelihara tingkat keamanan informasi dan pemberian layanan yang sesuai dengan perjanjian pemberian layanan pihak ketiga.bPengiriman layanan harus dipastikan kontrol keamanannya. Pemantauan dan peninjauan layanan pihak ketiga
dengan layanan, laporan, dan catatan yang disediakan. Mengelola perubahan pada layanan pihak ketiga termasuk memelihara dan meningkatkan kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan.
A.10.3 Perencanaan dan penerimaan system
Hal ini untuk meminimalkan risiko kegagalan sistem. Penggunaan sumber daya harus dipantau, disetel, dan proyeksi dibuat dari persyaratan kapasitas di masa depan untuk memastikan kinerja sistem yang diperlukan. Penerimaan system untuk sistem informasi baru, peningkatan, dan versi baru harus ditetapkan dan pengujian sistem yang sesuai dilakukan selama pengembangan dan sebelum penerimaan.
A.10.4 Perlindungan terhadap kode berbahaya dan ponsel
Hal ini untuk melindungi integritas perangkat lunak dan informasi. Kontrol terhadap kode berbahaya untuk pencegahan, dan pemulihan untuk melindungi terhadap kode berbahaya dan prosedur kesadaran pengguna yang sesuai harus dilaksanakan. Kontrol terhadap kode seluler
Kontrol jika penggunaan kode ponsel diotorisasi, konfigurasi harus memastikan bahwa kode ponsel resmi beroperasi sesuai dengan kebijakan keamanan.
A.10.5 Pencadangan
Tujuannya untuk menjaga integritas dan ketersediaan informasi dan fasilitas pemrosesan informasi.
A.10.5.1 Informasi cadangan
Salinan cadangan informasi dan perangkat lunak harus diambil dan diuji secara teratur sesuai dengan kebijakan cadangan yang disepakati.
A.10.6 Manajemen keamanan jaringan 
Tujuannya untuk memastikan perlindungan informasi dalam jaringan dan perlindungan infrastruktur pendukung dan jaringan harus dikelola dan dikendalikan secara memadai, agar terlindung dari ancaman, dan untuk menjaga keamanan sistem dan aplikasi yang menggunakan jaringan, termasuk informasi dalam perjalanan, serta perlu fitur keamanan, tingkat layanan, dan persyaratan manajemen semua layanan jaringan.
A.10.7 Penanganan media
Hal ini Untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah, modifikasi, penghapusan atau penghancuran aset, dan gangguan terhadap kegiatan bisnis. Manajemen media yang dapat dipindahkan harus ada prosedur untuk pengelolaan media yang dapat dipindahkan.
dan media harus dibuang dengan aman dan aman ketika tidak lagi diperlukan, menggunakan prosedur penanganan dan penyimpanan informasi harus ditetapkan untuk melindungi informasi ini dari pengungkapan yang tidak sah atau penyalahgunaan.
A.10.8 Pertukaran informasi 
Hal ini untuk menjaga keamanan informasi dan perangkat lunak yang dipertukarkan dalam suatu organisasi dan dengan entitas eksternal apa pun. Kebijakan, prosedur, dan kontrol pertukaran formal harus ada untuk melindungi pertukaran informasi melalui penggunaan semua jenis fasilitas komunikasi. Serta perjanjian harus dibuat untuk pertukaran informasi dan perangkat lunak antara organisasi dan pihak eksternal. Informasi yang terlibat dalam pengiriman pesan elektronik harus dilindungi dengan tepat dan kebijakan dan prosedur harus dikembangkan dan diterapkan untuk melindungi informasi yang terkait dengan interkoneksi sistem informasi bisnis.
A.10.9 Layanan perdagangan elektronik
Tujuannya untuk memastikan keamanan layanan perdagangan elektronik, dan penggunaannya yang aman. Informasi yang terlibat dalam perdagangan elektronik yang melewati jaringan publik harus dilindungi dari aktivitas penipuan, sengketa kontrak, dan pengungkapan dan modifikasi yang tidak sah.
A.10.10 Pemantauan
Tujuannya untuk mendeteksi kegiatan pemrosesan informasi yang tidak sah. Catatan audit yang mencatat aktivitas pengguna, pengecualian, dan peristiwa keamanan informasi harus diproduksi dan disimpan selama periode yang disepakati untuk membantu dalam penyelidikan di masa depan dan pemantauan kontrol akses. Perlindungan informasi log dengan fasilitas pembalakan dan informasi log harus dilindungi terhadap gangguan dan akses tidak sah.
Kesalahan tersebut harus dicatat, dianalisis, dan diambil tindakan yang sesuai.

A.11 Access control
Dalam kontrol akses dapat beberapa poin sebagai berikut :
A.11.1 Persyaratan bisnis untuk kontrol akses
Kebijakan kontrol akses Kontrol
A.11.2 Manajemen akses pengguna
1. Pendaftaran pengguna Kontrol
2. Manajemen hak istimewa Kontrol
3. Manajemen kata sandi pengguna
4. Tinjauan hak akses pengguna
A.11.3 Tanggung jawab pengguna
Tujuan: Untuk mencegah akses pengguna yang tidak sah, dan kompromi atau pencurian informasi dan fasilitas pemrosesan informasi.
1.      Penggunaan kata sandi
2.      Pengguna harus mengikuti praktik keamanan yang baik dalam pemilihan dan penggunaan kata sandi.
3.      Peralatan pengguna yang tidak diawasi
4.      Pengguna harus memastikan bahwa peralatan yang tidak dijaga memiliki perlindungan yang tepat.
5.      Meja yang jelas dan layar bersih kebijakan
6.      Kebijakan meja yang jelas untuk kertas dan media penyimpanan yang dapat dilepas dan kebijakan layar yang jelas untuk fasilitas pemrosesan informasi harus diadopsi.

A.12 Akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi
A.12.1. Persyaratan keamanan sistem informasi
Tujuannya untuk memastikan bahwa keamanan adalah bagian integral dari sistem informasi.
A.12.2. Pemrosesan yang benar dalam aplikasi
Tujuannya untuk mencegah kesalahan, kehilangan, modifikasi yang tidak sah, atau penyalahgunaan informasi dalam aplikasi. Input data ke aplikasi harus divalidasi untuk memastikan bahwa data ini benar dan sesuai. Output data dari suatu aplikasi harus divalidasi untuk memastikan bahwa pemrosesan informasi yang disimpan adalah benar dan sesuai dengan keadaan.
A.12.3. Kontrol kriptografi
Tujuannya untuk melindungi kerahasiaan, keaslian, atau integritas informasi dengan cara. Kebijakan tentang penggunaan kontrol kriptografi untuk perlindungan informasi harus dikembangkan dan diimplementasikan.
A.12.4 Keamanan file system
Tujuannya untuk memastikan keamanan file sistem. Kontrol perangkat lunak operasional
harus ada prosedur untuk mengontrol instalasi perangkat lunak pada sistem operasional. Perlindungan data uji system perlu dan data uji harus dipilih dengan hati-hati, dan dilindungi
A.12.5 Keamanan dalam proses pengembangan dan dukungan
Tujuannya untuk menjaga keamanan perangkat lunak dan informasi sistem aplikasi. Implementasi perubahan harus dikendalikan oleh penggunaan prosedur kontrol perubahan formal. Tinjauan teknis aplikasi setelah perubahan sistem operasi jadi ketika sistem operasi diubah, aplikasi penting bisnis harus ditinjau dan diuji untuk memastikan tidak ada dampak buruk pada operasi atau keamanan organisasi.
A.12.6 Manajemen Kerentanan Teknis
Tujuannya mengurangi risiko akibat eksploitasi kerentanan teknis yang dipublikasikan. Informasi tepat waktu tentang kerentanan teknis dari sistem informasi yang digunakan harus diperoleh, paparan organisasi terhadap kerentanan tersebut dievaluasi, dan langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi risiko yang terkait.

A.13 Manajemen insiden keamanan informasi
A.13.1 Melaporkan kejadian dan kelemahan keamanan informasi
Tujuannya untuk memastikan kejadian dan kelemahan keamanan informasi yang terkait dengan sistem informasi dikomunikasikan dengan cara yang memungkinkan tindakan korektif yang tepat waktu dapat diambil, serta melaporkan kejadian keamanan informasi harus dilaporkan melalui saluran manajemen yang tepat secepat mungkin. Semua karyawan, kontraktor, dan pengguna sistem dan layanan informasi pihak ketiga diharuskan untuk mencatat dan melaporkan segala kelemahan keamanan yang diamati atau dicurigai dalam sistem atau layanan.
A.13.2 Manajemen insiden dan peningkatan keamanan informasi
Hal ini untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif diterapkan pada manajemen insiden keamanan informasi. Tanggung jawab dan prosedur manajemen harus ditetapkan untuk memastikan respons yang cepat, efektif, dan teratur terhadap insiden keamanan informasi. Harus ada mekanisme untuk memungkinkan jenis, volume, dan biaya insiden keamanan informasi untuk dikuantifikasi dan dipantau.
 
A.14 Pengelolaan kontinuitas bisnis
A.14.1 Aspek keamanan informasi manajemen kontinuitas bisnis
- Proses yang dikelola harus dikembangkan dan dipelihara untuk kelangsungan bisnis di seluruh organisasi yang membahas persyaratan keamanan informasi yang diperlukan untuk kelangsungan bisnis organisasi
- Peristiwa yang dapat menyebabkan gangguan pada proses bisnis harus diidentifikasi, bersama dengan kemungkinan dan dampak dari gangguan tersebut dan konsekuensinya untuk keamanan informasi.
- Rencana harus dikembangkan dan diterapkan untuk mempertahankan atau memulihkan operasi dan memastikan ketersediaan informasi pada tingkat yang diperlukan dan dalam skala waktu yang diperlukan setelah gangguan terhadap, atau kegagalan, proses bisnis yang penting.
- Satu kerangka kerja rencana kesinambungan bisnis harus dipelihara untuk memastikan semua rencana konsisten, untuk secara konsisten menangani persyaratan keamanan informasi, dan untuk mengidentifikasi prioritas untuk pengujian dan pemeliharaan.
- Rencana kesinambungan bisnis harus diuji dan diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa mereka up to date dan efektif.

A.15 Kepatuhan
A.15.1 Kepatuhan dengan persyaratan hokum
Tujuannya untuk menghindari pelanggaran hukum, kewajiban hukum, peraturan atau kontrak, dan persyaratan keamanan apa pun.
- Semua persyaratan hukum, peraturan dan kontrak yang relevan dan pendekatan organisasi untuk memenuhi persyaratan ini harus secara eksplisit didefinisikan, didokumentasikan, dan terus diperbarui untuk setiap sistem informasi dan organisasi.
- Prosedur yang sesuai harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan legislatif, peraturan, dan kontrak tentang penggunaan materi yang mungkin ada hak kekayaan intelektual dan penggunaan produk perangkat lunak berpemilik.
- Catatan penting harus dilindungi dari kehilangan, kehancuran dan pemalsuan, sesuai dengan persyaratan hukum, peraturan, kontrak, dan bisnis.
- Perlindungan data dan privasi harus dipastikan sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang yang relevan, peraturan, dan, jika berlaku, klausul kontrak.
- Pengguna harus dihalangi untuk menggunakan fasilitas pemrosesan informasi untuk tujuan yang tidak sah.
- Kontrol kriptografi harus digunakan sesuai dengan semua perjanjian, hukum, dan peraturan yang relevan.
 A.15.2 Kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan, dan kepatuhan teknis
Tujuannya untuk memastikan kepatuhan sistem dengan kebijakan dan standar keamanan organisasi.
- Manajer harus memastikan bahwa semua prosedur keamanan dalam wilayah tanggung jawabnya dilaksanakan dengan benar untuk mencapai kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan.
- Sistem informasi harus diperiksa secara berkala untuk kesesuaian dengan standar implementasi keamanan.
A.15.3 Pertimbangan audit sistem informasi
Tujuannya memaksimalkan keefektifan dan meminimalkan gangguan ke / dari proses audit sistem informasi.
- Persyaratan dan kegiatan audit yang melibatkan pemeriksaan sistem operasional harus direncanakan dan disepakati secara hati-hati untuk meminimalkan risiko gangguan terhadap proses bisnis.
- Akses ke alat audit sistem informasi harus dilindungi untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan atau kompromi.